NPM : 28213358
Kelas : 4EB03
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Sejarah
akuntansi merupakan sejarah internasional. Akuntansi merupakan ilmu yang
dibutuhkan dalam perkembangan bisnis. Akuntansi telah meraih keberhasilan besar
dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi
lainnya sementara dipihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan
terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia.
Akuntansi semakin meluas dibeberapa negara di dunia,
sehingga dengan meluasnya perkembangan akuntansi ini membawa pengaruh yang
siginifikan bagi ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi semakin dirasakan
manfaatnya bagi pihak internal dan eksternal pemakai laporan keuangan suatu
perusahaan. baik itu untuk keputusan investasi atau penanaman modal pihak
investor maupun bagi pihak internal perusahaan sebagaimana laporan keuangan
tersebut dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang
akan dibuat manajemen untuk perusahaan.
Dalam penyajian
akuntansi itu sendiri ada yang disebut standar akuntansi dimana terdapat hukum
dan anggaran dasar untuk mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil
penetapan standar.
Tetapi dalam
praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Di beberapa negara,
standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan
bukan untuk laporan konsolidasi. Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan
gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi
dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah
yang sama. Meskipun standar akuntansi sudah ada di masing-masing negara, namun
sering sekali hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi tidak
selalu searah seperti di kebanyakan negara. Hukuman atas ketidakpatuhan
ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif, secara sukarela
perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
Dari uraian yang
telah dijelaskan diatas, maka dalam penulisan makalah ini, penulis ingin
mengetahui, memahami dan membandingkan
sistem akuntansi yang diterapkan di negara Inggris dan Jepang.
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam permasalahan dalam penulisan
ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengamatan tentang standar dan
praktik akuntansi di negara Inggris dan Jepang?
1.3.
Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah
diatas, penulisan ini bertujuan untuk
: Untuk memahami dan mengetahui
bagaimana standar, dan praktik akuntansi di negara Inggris dan Jepang.
1.4.
Manfaat Penulisan
Manfaat dari
penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi
para pembaca, khususnya untuk memberikan informasi terkait akuntansi komparatif
yang diterapkan di negara Inggris dan Jepang.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.
Pengertian Standar Akuntansi
Standar
akuntansi merupakan regulasi atau aturan yang mengatur tentang penyusunan
laporan keuangan termasuk didalamnya hukum dan anggaran standar dalam
menetapkan standar tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar akuntansi
merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja
menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dalam standar. Hal ini dapat
disebabkan oleh hal-hal berikut:
1.
Hukuman untuk kegagalan dengan
pernyataan akuntansi resmi masih bersifat lemah atau tidak efektif. Perusahaan
tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada.
2.
Banyak perusahaan yang dengan sukarela
melaporkan lebih banyak informasi dari yang seharusnya.
3.
Beberapa negara mengijinkan perusahaan
untuk tidak mengikuti standar akuntansi jika hal tersebut bisa membuat
perusahaan menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih
baik.
Standar
akuntansi merupakan masalah penting dalam propesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan
terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar standar akuntansi
harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua
pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan
terus menerus berubah dan berkembang
sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat.
2.2.
Perkembangan
Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan
2.2.1 Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu
tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis.
Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan
susunan dan persyaratan lainya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan
dalam penerapan nilai professional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting
untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives,
terutama Fourth dan Seventh Directive.Pada saat yang sama, standar akuntansi
dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.
Warisan akkuntansi Inggris pada dunia sangatlah
mendasar. Inggris merupakan Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah
profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran
penyajiandari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga berasal
dari inggris. Pemikiran akuntansi professional dan praktiknya dikirimkan ke
Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan inggris termasuk
hong kong, india, Kenya, selandia baru, Nigeria, singapura, dan afrika selatan.
A.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di
Kerajaan Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi.
Kegiatan perusahaan – perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas
diatur oleh undang-undang yang disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang
tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun.
Sebagai contoh, pada tahun 1991 EU
Directive diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut
ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Perusahaan –
perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat format akun
laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi
dasar:
1.
Pendapatan
dan beban disesuaikan dengan dasar akrual
2.
Aset
dan Kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung
secara terpisah
3.
Prinsip
konservatisme (kehati-hatian) diterapan, khususnya dalam pengenalan penghasilan
yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4.
Penerapan
kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
5.
Prinsip
perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang seang
dihitung.
Undang-undang
tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun bisa didasarkan
pada harga perolehan atau biaya sekarang.
Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan
memperluas legislasi lebih awal dan diubah pda tahun 1989 untuk mengakui EU
Seventh Directive. Undang-undang ini menfharusakan adanya penggabungan lapoan
keuangan, walaupaun penggabungan sudah merpakan praktik standar. Ketentuan
hukum merupakan sesuatu yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam
penerapan atar kasus.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini
dihubungkan memaliu Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang
dibentuk pada tahun 1970.
·
The
Institute of Chartered Accountants In England and Wales
·
The
Institute of Chartered Accountants In England in Ireland
·
The
Institute of Chartered Accountants In England in Scotland
·
The
Association of Chartered Certified Accountants
·
The
chartered Institute on Managemant Accountants
·
The
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
Hingga
2000, standar audit merpakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun
tersebut Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi
audit.
B.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling
komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:
a)
Laporan
direktur
b)
Akun
laba dan rugi serta neraca
c)
Laporan
arus kas
d)
Laporan
keseluruhan laba dan rugi
e)
Laporan
kebijakan akuntansi
f)
Catatan
yang direferensikan dalam laporan keuangan
g)
Laporan
auditor
Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis,
tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca
penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang
sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Perusahaan-perusahaan
yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai penguasaan bersama dengan
pengungkapan mengenai gaji direktur, komite audit dan kendali internal, dan
sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Laporan keuangan harus
memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadaan dan keuntungan
perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin diperlukan, dan
dalam keadaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan. Yang terakhir
dikenal juga dengan “ Pengesampingan yang adil dan benar”.
Laporan keuangan grup hanya diwajibkan untuk neraca
perusahaan induk. Kendali “perusahaan” cabang terjadi ketika perusahaan induk.
Keistimewaan lain laporan keuangan inggris adalah bahwa perusahaan – perusahaan
kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan.
Companies Act yang menentukan criteria ukuran perusahaan.
C.
Penghitungan Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan
penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun syarat-syarat penggunaan
metode penggabungan sangat terbatas sehingga hamper tidak pernah digunakan. Di
bawah metode akusisi, goodwilldihitung sebagai selisih antara harga pasar dari
uang yang dibayarkan dan harga pasar dari asset bersih yang diakusisi.
Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya
sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi , revaluasi tanah dan
bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan
dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.
Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan
kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan
sebagai utang. Biaya provisi pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya
harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai
ditunjukkan.
Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan
IFRS alih alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa
pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk
perusahaan – perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.
2.2.2 Jepang
Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan
adanya percampuran dari pengaruh domestic dan internasional. Dua agensi
pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan
terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan
perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan
refleksi adanya pengaruh Jerman, sisa abad selanjutnya adalah pemikiran AS.
Pada 2001 terjadi perubahan yang besar dengan pembentukan organisasi organisasi
pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta.
Untuk memahami system pembukuan Jepang, kita harus
memahami budaya dan praktik bisnis, serta sejarah Jepang. Jepang merupakan
negara yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi agama dan budaya.
Kesadaran dan saling ketergantungan antar-pribadi dan keterhubungan dengan
perusahaan berbanding terbalik dengan kemandirian dan hubungan singkat
antar-individu dan grup di negara barat. Perusahaan Jepang memiliki
ketertarikan ekuitas sendiri. Dan sering kali bergabung dengan firma milik
pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industry konglomerat raksasa
ini disebut kieretsu.
Modal usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan
seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi
stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990- an. Krisis keuangan yang
mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi
menyeluruh atas pelaporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik
akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan jepang. Suatu perubahan
besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990- an untuk membuat
kesehatan ekonomi perusahaan- perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan
membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
A.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum
undang-undang perusahaan, undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga
badan hukum tesebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain.
Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai “sistem legal
triangular”.
Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of
Justice (MOJ). Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar,
dengan kepercayaan yang inggi pada patokan harga perolehan. Pengungkapan pada
kelayakan kredit dan kemungkinan untuk mendapatkan untung karena distribusi
deviden menjadi hal yang diutamakan. Semua perusahaan yang didirikan
berdasarkan undang-undangperusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan
akuntansi.
Pemerintah nasional memiliki pengaruh paling
signifikann terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada
tiga undang- undang: Hukum Komersial, Undang- undang Pasar Modal dan Undang-
undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga hokum tersebut berhubungan dan
berkaitan satu sama lain. Seseorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut
sebagai “Sistem Hukum segitiga”.
Hukum Komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman
(MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang
paling memiliki pengaruh besar. Seluruh perusahaan yang didirikan menurut Hukum
Komersial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “
aturan- aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi , laporan usaha, dan skedul
pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih
lanjut dalam Undang- undang Pasar Modal (Securities and Exchange Law – SEL)
yang diatur oleh Kementrian Keuangan. SEL dibuat berdasarkan Undang – undang
Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama
masa pendudukan AS setelah Perang Dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan
informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Dewan Pertimbangan Akuntansi
Usaha ( Business Accounting Deliberation Council – BADC ) merupakan lembaga
penasehat khusus bagi Kementrian Keuangan yang bertanggung jawab untuk
mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. BADC diangkat oleh
Kementrian Keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan
akademis, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik
bersertifikat di Jepang (Japan Institut Of Certified Accountants – JICPA).
(Anggota BADC memiliki latar belakang akuntansi, berbeda dengan latar belakang
hokum untuk individu yang bekerja dalam masalah-masalah Hukum Komersial pada
Kementrian kehakiman.) BADC didukung oleh organisasi penelitian yang dikenal
sebagai Institut Penelitian Keuangan Perusahaan (Corporate Finance Research
Institut).
Berdasarkan undang-undang perusahaan, laporan keuangan
serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek
untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau
independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang
berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh
perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya focus pada manajerial
direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor
independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan, serta
harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi (CPAs).
Japanese institute of Certified Publik Accountants
(JICPA) merupakan organisasi profesional dari CPAs di jepang. Sebagai tambahan
untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JICPA mengeluarkan panduan
mengenai permaslahan akuntansi, serta menyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan
standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum
dikeluarkan oleh BAC daripada JICPA. Certified Public Accountant and Auditing
Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintah, didesain untuk
mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di jepang.
Hal ini dicantumkan dalam FSA pada tahun 2004.
B.
Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang
perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui
pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain :
§ Neraca
§ Laporan laba rugi
§ Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
§ Laporan bisnis
§ Jadwal terkait
Catatan yang melengkapi neraca dan laporan laba rugi
menggambarkan kebijakan akuntansi dan menyediakan tambahan lain, seperti pada
Negara-negara lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan system bisnis dan
pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, posisi
keuangan, dan hasil operasional. Beberapa jadwal pendukung juga dibutuhkan,
tetapi terpisah dari catatan, yaitu:
·
Perubahan
pada obligasi dan utang jangka pendek dan panjang
·
Perubahan
pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
·
Aset
yang dijaminkan
·
Jaminan
hutang
·
Perubahan
pencadangan
·
Jumlah dari dan untuk pemegang saham
·
Kepemilikan
ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan
·
Penerimaan
dari anak perusahaan
·
Transaksi
dengan direktur, auditor berwenang, pemegang saham dan pihak ketiga yang
menghasilkan konflik kepentingan
·
Pembayaran
gaji kepada direktur dan auditor berwenang
Informasi tersebut disiapkan untuk satu tahun pada
dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Undang-undang
perusahaan tidak membutuhkan laporan arus kas atau dana.
Perusahaan yang terdaftar juga harus mempersiapkan
laporan keuangan berdasarkan undang-undang pertukaran dan sekuritas, yang
secara umum membutuhkan dasar laporan yang sama seperti undang-undang peusahaan
ditambah laporan arus kas dan dana. Perkiraan arus kas untuk enam bulan ke
depan juga dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam dokumen bersama FSA.
Informasi perkiraan lainnya juga dilaporkan, seperti perkiraan investasi modal
baru dan tingkat produksi serta aktivitas. Secara keseluruhan, jumlah laporan
perkiraan perusahaan di Jepang cukup ekstensif. Bagaimanapun, informasi ini
dilaporkan dalam dokumen berwenang dan jarang muncul pada laporan tahunan para
pemegang saham.
C.
Patokan Akuntansi
Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar
untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Sebagai tambahan, perusahaan
yang terdaftar harus mempersiapkan laporan keuangan gabungan di bawah
undang-undang pertukaran sekuritas. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar
bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada
kedua tingkatan.
Hukum Komersial mewajibkan perusahaan- perusahaan
besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu, perusahaan yang
mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan
SEL. Kebanyakan prakrik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam
beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi
seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan – perubahan terakhir ini meliputi
:
1.
mengharuskan
perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2.
memperluas
jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki
dan bukan persentase kepemilikan
3.
memperluas
jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4.
menilai
investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan harga perolehan
5.
provisi
penuh atas kewajiban tangguhan
6.
akrual
penuh atas pension dan kewajiban pensiun lainnya.
Akuntansi
di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.
BAB
III
PENUTUP
3.1.
Kesimpulan
Dalam penulisan ini penulis hanya membahas 2 negara yaitu : Inggris dan Jepang.
Yang dimana, dari pembahasan yang sudah dipaparkan kedua negara tersebut
memiliki standard an sistem akuntansi yang berbeda-beda. Akuntansi akan terus
berkembang untuk memperoleh sistem akuntansi yang lebih baik. Akuntansi mempunyai
peran penting bagi perusahaan untuk terus mempertahankan kelangsungan usahanya.
Sehingga diharapkan standar akuntasi yang diterapkan akan lebih baik lagi
dikemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
§ Choi, Frederick. D. S. dan Gary K. Meek.2012.International
Accounting Edisi 6 Buku 1.Jakarta:Salemba Empat
§ https://www.academia.edu/26068643/MAKALAH_AKUNTANSI_KOMPARATIF_BELANDA_DAN_INGGRIS
0 comments:
Post a Comment