Saturday, April 1, 2017

Akuntansi Komparatif

Nama     : Selvi Intan Pratidina
NPM      : 28213358
Kelas      : 4EB03


BAB I
PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang Masalah
Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Akuntansi merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis. Akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya sementara dipihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia.
Akuntansi semakin meluas dibeberapa negara di dunia, sehingga dengan meluasnya perkembangan akuntansi ini membawa pengaruh yang siginifikan bagi ilmu akuntansi itu sendiri. Akuntansi semakin dirasakan manfaatnya bagi pihak internal dan eksternal pemakai laporan keuangan suatu perusahaan. baik itu untuk keputusan investasi atau penanaman modal pihak investor maupun bagi pihak internal perusahaan sebagaimana laporan keuangan tersebut dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat manajemen untuk perusahaan.
Dalam penyajian akuntansi itu sendiri ada yang disebut standar akuntansi dimana terdapat hukum dan anggaran dasar untuk mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar.
Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Di beberapa negara, standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Meskipun standar akuntansi sudah ada di masing-masing negara, namun sering sekali hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi tidak selalu searah seperti di kebanyakan negara. Hukuman atas ketidakpatuhan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif, secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penulisan makalah ini, penulis ingin mengetahui, memahami dan  membandingkan sistem akuntansi yang diterapkan di negara Inggris dan Jepang.

1.2.            Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi di negara Inggris dan Jepang?

1.3.            Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan ini bertujuan untuk : Untuk memahami dan mengetahui bagaimana standar, dan praktik akuntansi di negara Inggris dan Jepang.

1.4.            Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk memberikan informasi terkait akuntansi komparatif yang diterapkan di negara Inggris dan Jepang.









BAB II
PEMBAHASAN

2.1.            Pengertian Standar Akuntansi
Standar akuntansi merupakan regulasi atau aturan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan termasuk didalamnya hukum dan anggaran standar dalam menetapkan standar tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dalam standar. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:
1.      Hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi masih bersifat lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada.
2.      Banyak perusahaan yang dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi dari yang seharusnya.
3.      Beberapa negara mengijinkan perusahaan untuk tidak mengikuti standar akuntansi jika hal tersebut bisa membuat perusahaan menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.
Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam propesi dan semua  pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus menerus berubah dan  berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat.

2.2.            Perkembangan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan
2.2.1    Inggris
Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai professional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth dan Seventh Directive.Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.
Warisan akkuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajiandari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga berasal dari inggris. Pemikiran akuntansi professional dan praktiknya dikirimkan ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan inggris termasuk hong kong, india, Kenya, selandia baru, Nigeria, singapura, dan afrika selatan.

A.    Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan – perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1991 EU  Directive diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Perusahaan – perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat format akun laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar:
1.      Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual
2.      Aset dan Kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah
3.      Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4.      Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
5.      Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang seang dihitung.
Undang-undang tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun bisa didasarkan pada harga perolehan atau biaya sekarang.

Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pda tahun 1989 untuk mengakui EU Seventh Directive. Undang-undang ini menfharusakan adanya penggabungan lapoan keuangan, walaupaun penggabungan sudah merpakan praktik standar. Ketentuan hukum merupakan sesuatu yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan atar kasus.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini dihubungkan memaliu Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun 1970.
·         The Institute of Chartered Accountants In England and Wales
·         The Institute of Chartered Accountants In England in Ireland
·         The Institute of Chartered Accountants In England in Scotland
·         The Association of Chartered Certified Accountants
·         The chartered Institute on Managemant Accountants
·         The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
Hingga 2000, standar audit merpakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun tersebut Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi audit.

B.     Laporan Keuangan
Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:
a)      Laporan direktur
b)      Akun laba dan rugi serta neraca
c)      Laporan arus kas
d)     Laporan keseluruhan laba dan rugi
e)      Laporan kebijakan akuntansi
f)       Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
g)      Laporan auditor
Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai penguasaan bersama dengan pengungkapan mengenai gaji direktur, komite audit dan kendali internal, dan sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadaan dan keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin diperlukan, dan dalam keadaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan. Yang terakhir dikenal juga dengan “ Pengesampingan yang adil dan benar”.
Laporan keuangan grup hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Kendali “perusahaan” cabang terjadi ketika perusahaan induk. Keistimewaan lain laporan keuangan inggris adalah bahwa perusahaan – perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan criteria ukuran perusahaan.

C.    Penghitungan Akuntansi
Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hamper tidak pernah digunakan. Di bawah metode akusisi, goodwilldihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari asset bersih yang diakusisi.
Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi , revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.
Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan.
Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan – perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.

2.2.2    Jepang
Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestic dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang. Pada setengah awal abad ke-20, pemikiran akuntansi merupakan refleksi adanya pengaruh Jerman, sisa abad selanjutnya adalah pemikiran AS. Pada 2001 terjadi perubahan yang besar dengan pembentukan organisasi organisasi pengaturan standarisasi akuntansi sektor swasta.
Untuk memahami system pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya dan praktik bisnis, serta sejarah Jepang. Jepang merupakan negara yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi agama dan budaya. Kesadaran dan saling ketergantungan antar-pribadi dan keterhubungan dengan perusahaan berbanding terbalik dengan kemandirian dan hubungan singkat antar-individu dan grup di negara barat. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas sendiri. Dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industry konglomerat raksasa ini disebut kieretsu.
Modal usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990- an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas pelaporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan jepang. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990- an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan- perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

A.    Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum undang-undang perusahaan, undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Ketiga badan hukum tesebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai “sistem legal triangular”.
Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice (MOJ). Proteksi pemegang saham dan kreditor merupakan prinsip dasar, dengan kepercayaan yang inggi pada patokan harga perolehan. Pengungkapan pada kelayakan kredit dan kemungkinan untuk mendapatkan untung karena distribusi deviden menjadi hal yang diutamakan. Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undangperusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Pemerintah nasional memiliki pengaruh paling signifikann terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang- undang: Hukum Komersial, Undang- undang Pasar Modal dan Undang- undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga hokum tersebut berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Seseorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut sebagai “Sistem Hukum segitiga”.
Hukum Komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Seluruh perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “ aturan- aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi , laporan usaha, dan skedul pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang- undang Pasar Modal (Securities and Exchange Law – SEL) yang diatur oleh Kementrian Keuangan. SEL dibuat berdasarkan Undang – undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah Perang Dunia II. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha ( Business Accounting Deliberation Council – BADC ) merupakan lembaga penasehat khusus bagi Kementrian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. BADC diangkat oleh Kementrian Keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademis, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik bersertifikat di Jepang (Japan Institut Of Certified Accountants – JICPA). (Anggota BADC memiliki latar belakang akuntansi, berbeda dengan latar belakang hokum untuk individu yang bekerja dalam masalah-masalah Hukum Komersial pada Kementrian kehakiman.) BADC didukung oleh organisasi penelitian yang dikenal sebagai Institut Penelitian Keuangan Perusahaan (Corporate Finance Research Institut).
Berdasarkan undang-undang perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi (CPAs).
Japanese institute of Certified Publik Accountants (JICPA) merupakan organisasi profesional dari CPAs di jepang. Sebagai tambahan untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JICPA mengeluarkan panduan mengenai permaslahan akuntansi, serta menyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JICPA. Certified Public Accountant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintah, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di jepang. Hal ini dicantumkan dalam FSA pada tahun 2004.

B.     Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung dibawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain :
§  Neraca
§  Laporan laba rugi
§  Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
§  Laporan bisnis
§  Jadwal terkait
Catatan yang melengkapi neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan menyediakan tambahan lain, seperti pada Negara-negara lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan system bisnis dan pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, posisi keuangan, dan hasil operasional. Beberapa jadwal pendukung juga dibutuhkan, tetapi terpisah dari catatan, yaitu:
·         Perubahan pada obligasi dan utang jangka pendek dan panjang
·         Perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
·         Aset yang dijaminkan
·         Jaminan hutang
·         Perubahan pencadangan
·          Jumlah dari dan untuk pemegang saham
·         Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan
·         Penerimaan dari anak perusahaan
·         Transaksi dengan direktur, auditor berwenang, pemegang saham dan pihak ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan
·         Pembayaran gaji kepada direktur dan auditor berwenang
Informasi tersebut disiapkan untuk satu tahun pada dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Undang-undang perusahaan tidak membutuhkan laporan arus kas atau dana.
Perusahaan yang terdaftar juga harus mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan undang-undang pertukaran dan sekuritas, yang secara umum membutuhkan dasar laporan yang sama seperti undang-undang peusahaan ditambah laporan arus kas dan dana. Perkiraan arus kas untuk enam bulan ke depan juga dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam dokumen bersama FSA. Informasi perkiraan lainnya juga dilaporkan, seperti perkiraan investasi modal baru dan tingkat produksi serta aktivitas. Secara keseluruhan, jumlah laporan perkiraan perusahaan di Jepang cukup ekstensif. Bagaimanapun, informasi ini dilaporkan dalam dokumen berwenang dan jarang muncul pada laporan tahunan para pemegang saham.

C.    Patokan Akuntansi
Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Sebagai tambahan, perusahaan yang terdaftar harus mempersiapkan laporan keuangan gabungan di bawah undang-undang pertukaran sekuritas. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan.
Hukum Komersial mewajibkan perusahaan- perusahaan besar untuk menyusun laporan konsolidasi. Selain itu, perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Kebanyakan prakrik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan – perubahan terakhir ini meliputi :
1.      mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2.      memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3.      memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4.      menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan harga perolehan
5.      provisi penuh atas kewajiban tangguhan
6.      akrual penuh atas pension dan kewajiban pensiun lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.



















BAB III
PENUTUP

3.1.            Kesimpulan
Dalam penulisan ini penulis hanya  membahas 2 negara yaitu : Inggris dan Jepang. Yang dimana, dari pembahasan yang sudah dipaparkan kedua negara tersebut memiliki standard an sistem akuntansi yang berbeda-beda. Akuntansi akan terus berkembang untuk memperoleh sistem akuntansi yang lebih baik. Akuntansi mempunyai peran penting bagi perusahaan untuk terus mempertahankan kelangsungan usahanya. Sehingga diharapkan standar akuntasi yang diterapkan akan lebih baik lagi dikemudian hari.



















DAFTAR PUSTAKA

§  Choi, Frederick. D. S. dan Gary K. Meek.2012.International Accounting Edisi 6 Buku 1.Jakarta:Salemba Empat

§  https://www.academia.edu/26068643/MAKALAH_AKUNTANSI_KOMPARATIF_BELANDA_DAN_INGGRIS

0 comments:

Post a Comment

 
Ice Cream Blogger Template by Ipietoon Blogger Template